PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP

A	UNDANG-UNDANG RI
1.	UU RI No. 5/1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
2.	UU RI No. 24/ 1992 Tentang Penataan Ruang
3.	UU RI No.5/1994 Tentang Pengesahan United Nation Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
4.	UU RI No. 23/1997 Tentang Pengelolaan LH.
5.	UU RI No. 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah
B	ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
1.	PP RI No. 27/ 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
2.	KepMeneg LH No.KEP- 30 /MENKLH/7/1992 Tentang Panduan Pelingkupan Untuk Penyusunan  Kerangka Acuan AMDAL
3.	KepMeneg LH No. 5/ 2000 Tentang Panduan Peyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Di Daerah Basah.
4.	KepMeneg LH No.40/2000 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDALH
5.	KepMeneg LH No. 41/2000 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDALH Kab/Kota
6.	KepMeneg LH No.42/ 2000 Tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Dan Tim Teknis AMDALH
7.	KepMeneg LH No. 17/ 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
8.	KepMeneg LH No. 86/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
9.	KepMeneg LH No. 4/2004 Tentang Penduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pemanduan Pemukiman Terpadu
10.	Kep Ka. Bapedal No.KEP-56/BAPEDAL/03/1994 Tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting.
11.	Kep Ka.Bapedal No. KEP-124/BAPEDAL/12 /1995 Tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL.
12.	Kep Ka. Bapedal No KEP-299/BAPEDAL/11/ 1996 Tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunaan AMDAL
13.	Kep Ka.Bapedal No KEP-105/BAPEDAL/11/1997 Tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan  Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantuan Lingkungan (RPL)
14.	Kep Ka. Bapedal No 9/2000 Tentang Pedoman Peyusunan AMDALH
15.	Kep Ka.Bapedal No.8/2002 Tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDALH
C	AUDIT LINGKUNGAN
1.	KepMen LH No KEP- 42/MENLH/XI/1994 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan  Audit Lingkungan .
2.	KepMeneg LH  No. 30/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan
D	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
1.	PP RI No.18 / 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3
2.	PP RI No. 85/1999 Tentang Perubahan Atas PP No. 18/1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3
3.	PP RI No.74/2001 Tentang Pengelolaan Limbah B3
4.	Keppres RI No.61/1993 Tentang Pengesahan Basel Convention On The Control Of Transbuondary Movements Of  Hazardous Wastes And Their Disposal
5.	KepMeneg LH No. 128/2003 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan  Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis
6.	Kep Ka Bapedal No KEP -68/ BAPEDAL/05/1994 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoprasian Alat Pengelolaan, Pengelolaan dan Penimbunan Akhir Limbah B3.
7.	Kep Ka Bapedal  No KEP -01/BAPEDAL /09/ 1995 Tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
8.	Kep Ka Bapedal No KEP – 02/BAPEDAL/09/1995 Tentang Dokumen Limbah B3
9.	Kep Ka Bapedal No KEP – 03 /BAPEDAL/09/1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3
10.	Kep Ka Bapedal No KEP -04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengelolaan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengelolaan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3
11.	Kep Ka Bapedal No KEP-05/BAPEDAL/09/1995 Tentang Simbol dan Label Limbah B3
12.	Kep Ka Bapedal No KEP- 255/BAPEDAL/08/1996 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
13.	Kep Ka Bapedal No KEP- 02 / BAPEDAL/01/1998 Tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3
14.	Kep Ka Bapedal No KEP- 03/Bapedal/01/1998 Tentang Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah B3
15.	Kep Ka Bapedal No KEP-04/BAPEDAL/01/1998 Tentang Penetapan Prioritas Provinsi Daerah Tingkat I Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah B3
16.	SK No.128/MNLH/7/2003 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis.
D	PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
1	PP RI No.82 /2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
2	KepMeneg LH No. 28 /2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit
3	KepMeneg LH No. 29/2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunana Kelapa Sawit
4	KepMeneg LH No.37/2003 Tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
5	KepMeneg LH No.110/2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air
6	KepMeneg LH No.111/2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Ke Sumber Air
7	KepMeneg LH No.112/2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
8	KepMeneg LH No.113/2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara
9	KepMeneg LH No.114/2003 Tentang Pedoman Kajian Untuk Menetapkan Kelas Air
10	KepMeneg LH No. 115/2003 Tentang Pedoman Status Mutu Air
11	KepMeneg LH No.142/2003 Tentang Perubahan Atas KepMen LH No.111/2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Ke sumber Air
12	KepMeneg LH No KEP-03/MENLH/1/1998 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri
13	KepMeneg LH No KEP-42/MENLH/X/1996 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi.
14	KepMeneg LH No KEP -09/MENLH/V/1997 Tentang  Perubahan KepMen LH No KEP-42/MENLH/X/1996 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi.
15	KepMeneg LH No.KEP-35/MENLH/VII/1995 Tentang Program Kali Bersih
16	KepMeneg LH No. KEP-35 A/MENLH/VII/1995 Tentang Program Penilaian Kinerja Perusahan/ Kegitan Usaha Dalam pengendalian Pencemaran Dalam Lingkungan Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih)
17	KepMeneg LH No. KEP-51/MENLH/X/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegitan Industri
18	KepMeneg LH No. KEP-52/MENLH/X/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegitan Hotel
19	KepMeneg LH No. KEP-58/MENLH/XII/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegitatan Rumah Sakit.
E	LAUT
1	PP RI No.19/1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut.
2	KepMeneg LH No.04/2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
3	KepMeneg LH No.KEP-42/MENLH/1996 Tentang Progaram Pantai Lestari
4	Kep Ka.Bapedal No.47/2001 Tentang Pedoman Pengukuran KondisiTerumbu Karang
F	UDARA
1.	PP RI No.41/1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
2.	Kep Meneg LH No.KEP-13/MENLH/III/1995 Tentang Baku Mutu Sumber Tidak Bergerak
3.	KepMeneg LH No.KEP-48/MENLH/XI/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan
4.	KepMeneg LH No. KEP-49/MENLH/XI/XI/1996 Tentang Baku Mutu Geteran
5.	Kep Meneg LH No.KEP-50/MENLH/XI/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan
6.	KepMen LH No129/2003 Tentang Baku Mutu Emisi Udara Dan Atau Kegiatan Minyak Dan Gas Bumi.
7.	KepMeneg LH No.141/2003 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (Current Production)
8.	Kep Ka.Bapedal No.107/BAPEDAL/II/1997 Tentang Perhitungan Dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemaran Udara
9.	Kep Ka.Bapedal No. KEP-205/BAPEDAL/VII/1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.
G	TANAH
1	PP RI No.150/2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa
2	PP RI No.04/2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pecemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan
3	Kep MenegI LH No KEP-43/MENLH/X/1996 Tentang Kriteria Kerusakan L:ingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol.C Jenis Lepas Di Daratan
H	PENEGAKAN HUKUM
1.	KepMeneg LH No.07/2001 Tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Pejabat Lingkungan Hidup Daerah
2.	Kep Ka.Bapedal No.072001 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup Di BAPEDAL
3.	KepMeneg LH No.56/2002 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas
4.	KepMeneg LH No.57/2002 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Di Kementerian Lingkungan Hidup
5.	KepMeneg LH No.58/2002 Tentang  Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Di Provinsi/Kabupaten/Kota
6.	KepMeneg LH No 77/2003 Tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Layanan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) Pada Kementerian Lingkungan Hudup
7.	Kep Meneg LH No.78/2003 Tentang Tata Cara  Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
8.	PP RI No.54/2004 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
I	LAIN-LAIN
1.	Kep Ka Bapedal No.113/2000 Tentang Pedoman Umum Dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan.
2.	Keppres RI No.02/2002 Tentang Perubahan Atas Keppres No.101/2001 Tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara.