LPJ masa jabatan 2009-2010

KATA PENGANTAR

Salam Pramuka!

Alhamdulillah, segala puji kita sampaikan kepada Allah SWT karena Eksistensi gerakan kita dalam upaya tetap menghidupkan kegiatan kepramukaan di kampus “Hijau” IAIN Antasari ini yang tak terlepas dari peran sang Khaliq yang menciptakan segala kondisi dan memungkinkan bagi kita untuk tetap bersama dalam menjalanan roda organisasi, apapun bentuk juang yang telah kita lakukan. Selanjutnya,  melalui untaian Shalawat dan salam kita basahi lidah kita sebagai tanda bahwa kita tidak lupa akan peran beliau sebagai seorang pemimpin umat yang telah membuktikan keteladanan beliau kepada pengikutnya.

Laporan pertanggungjawaban Dewan Racana kali ini dibuat sesuai dengan perkembangan kondisi Racana sendiri berikut gugusdepannya. Selama satu periode kepemimpinan yang diamanatkan, ada beberapa perubahan dan dinamika kinerja dewan yang terjadi, turun atau meningkat, efektif atau tidak. Namun, semua akan disampaikan dalam satu berkas laporan sederhana meskipun hal ini juga belum bisa menggambarkan secara penuh dinamika kehidupan organisasi Dewan Racana.

TATA ORGANISASI PENGELOLAAN

TATA ORGANISASI PENGELOLAAN

DEWAN RACANA PANGERAN ANTASARI DAN DEWI SARANTI

GERAKAN PRAMUKA GUDEP BANJRAMASIN 167-168 IAIN ANTASARI

MASA BAKTI 2009-2010

BAB I

PENDAHULUAN

A.    UMUM

Sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh anggotanya, dituntut untuk mengatur dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu diperlukan sebuah penataan dalam suatu manajemen yang terarah, dengan berorientasi kepada sebuah tata organisasi  pengelolaan Dewan Racana yang tertib dan berkesenambungan.

Racana Pangeran Antasari dan Dewi Saranti Gerakan Pramuka Gugusdepan Banjarmasin 167-168 pangkalan IAIN Antasari Banjarmasin sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswa (intra kampus), keberadaannya berorientasi dan beraktivitas sesuai dengan system yang berlaku pada tata organisasi pengelolaan Dewan Racana tersebut.

Tata Organisasi Dewan Racana yang tertib, rapi, berkesinambungan  dan terarah akan menunjang terlaksananya aktivitas organisasi secara baik pada proses pencapaian tujiuan. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang akan dipakai dalam mengatur system atau tata organisasi tersebut. Maka disusunlah Garis-Garis Besar Haluan Racana (GBHR) mengenai Tata Organisasi Pengelolaan Dewan Racana.

B.   DASAR

1.    Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

2.    Keputusan Kwarnas nomor 080 tahun 1980 tentang pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pandega

3.    Keputusan Kwarnas nomor 022 tahun 1991 tentang penyempurnaan petunjuk penyelenggaraan dewan kerja

RENCANA KERJA PEMBINAAN

RENCANA KERJA PEMBINAAN

GERAKAN PRAMUKA GUDEP BANJRAMASIN 167-168 IAIN ANTASARI

DEWAN RACANA PANGERAN ANTASARI-DEWI SARANTI

MASA BAKTI 2009-2010

BAB I

PENDAHULUAN

A.   UMUM

Gerakan pramuka adalah satu-satunya organisasi yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, dalam rangka membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia, untuk membentuk kader yang siap melaksanakan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka merupakan pendidikan non formal yaitu pendidikan yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan keluarga.

Pramuka Penegak dan Pandega sebagai bagian dari peserta didik Gerakan Pramuka mempunyai arti strategis bagi pencapaian tujuan Gerakan Pramuka. Hal ini karena Pramuka Penegak dan Pandega adalah peserta didik pada jenjang terakhir dari bagian generasi muda Indonesia yang merupakan kader-kader potensial bagi pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka, serta tumpuan harapan bangsa dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa  dan negara Indonesia di masa yang akan datang.

Dewan Racana sebagai salah satu wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega di Perguruan Tinggi  yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai badan kelengkapan dan mitra gugus depan, diberi kewenangan mengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega serta menyusun dan merumuskan kebijakan-kebijakan dalam rangka pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega di Perguruan Tinggi IAIN Antasari ke arah yang diharapkan agar proses pencapaian tujuan Gerakan Pramuka dapat dicapai dengan jelas dan terarah.

Berdasarkan hal diatas, maka Dewan Racana sebagai wadah pembinaan dan operasionalnya membutuhkan perencanaan global, dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Racana (GBHR). Dalam hali ini disusunlah Garis-Garis Besar Haluan Racana (GBHR) mengenai Rencana Kerja Pembinaan Gerakan Pramuka Racana Pangeran Antasari-Dewi Saranti.

Tata adat Racana Pangeran Antasari - Dewi Saranti

TATA ADAT WAJA SAMPAI KAPUTING

RACANA PANGERAN ANTASARI-DEWI SARANTI

GERAKAN PRAMUKA GUDEP BANJARMASIN 167-168 PANGKALAN IAIN ANTASARI

MASA BAKTI 2009-2010

BAB I

PENDAHULUAN

Racana sebagai wadah pembinaan Pramuka Penegak Pandega untuk berkiprah  dalam rangka membina diri maupun dalam bermasyarakat, yang dituntut untuk selalu peka pada kondisi yang dinamis, kreatif dan mandiri dalam bersikap. Sehingga dapat membentuk manusia yang berkepribadia, berakhlak dan berbudi luhur serta berguna bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu kiranya suatu tata cara yang jelas sebagai pijakan dalam melangkah dan sebagai ciri khas Racana Pangeran Antasari-Dewi Saranti yaitu dengan adanya Tata Adat yang memuat nilai dan prilaku tertentu yang di warnai nilai-nilai Islami yang berlandaskan Prinsip dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta persaudaraan yang harmonis, normative, agamis antara warga Racana.

Tata Adat Racana Pangeran Antasari  dan Dewi Saranti Gugusdepan Banjarmasin 167-168 Pangkalan IAIN Antasari merupakan cermin adanya suatu aturan yang selanjutnya dijadikan pegangan dalam kehidupan keseharian.

Tata Adat Racana Pangeran Antasari dan Dewi Saranti Gugusdepan Banjarmasin 167-168 Pangkalan IAIN Antasari dipergunakan secara bersama-sama kendati adat yang digunakan disesuaikan dengan momen, situasi dan kondisi. Di sisi lain, Tata Adat dibuat dengan senantiasa untuk mengenang dan mengabadikan nilai-nilai transenden terhadap jiwa perjuangan dan semangat membangun yang dilakukan oleh para pahlawan yang ada di Kalimantan Selatan.

 

BAB II

PENGERTIAN

Tata Adat Racana Pangeran Antasari dan Dewi Saranti Gugusdepan Banjarmasin 167-168 Pangkalan IAIN Antasari adalah suatu tata cara atau adat istiadat yang merupakan ciri khusus bagi Racana Pangeran Antasari dan Dewi Saranti Gugusdepan Banjarmasin 167-168  Pangkalan IAIN  Antasari dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan sebagai suatu perwujudan dari sikap cinta tanah air dan bangsa serta sikap dalam melestarikan kebudayaan daerah.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP

A	UNDANG-UNDANG RI
1.	UU RI No. 5/1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
2.	UU RI No. 24/ 1992 Tentang Penataan Ruang
3.	UU RI No.5/1994 Tentang Pengesahan United Nation Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
4.	UU RI No. 23/1997 Tentang Pengelolaan LH.
5.	UU RI No. 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah
B	ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
1.	PP RI No. 27/ 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
2.	KepMeneg LH No.KEP- 30 /MENKLH/7/1992 Tentang Panduan Pelingkupan Untuk Penyusunan  Kerangka Acuan AMDAL
3.	KepMeneg LH No. 5/ 2000 Tentang Panduan Peyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Di Daerah Basah.
4.	KepMeneg LH No.40/2000 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDALH
5.	KepMeneg LH No. 41/2000 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDALH Kab/Kota
6.	KepMeneg LH No.42/ 2000 Tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Dan Tim Teknis AMDALH
7.	KepMeneg LH No. 17/ 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
8.	KepMeneg LH No. 86/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
9.	KepMeneg LH No. 4/2004 Tentang Penduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pemanduan Pemukiman Terpadu
10.	Kep Ka. Bapedal No.KEP-56/BAPEDAL/03/1994 Tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting.
11.	Kep Ka.Bapedal No. KEP-124/BAPEDAL/12 /1995 Tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL.
12.	Kep Ka. Bapedal No KEP-299/BAPEDAL/11/ 1996 Tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunaan AMDAL
13.	Kep Ka.Bapedal No KEP-105/BAPEDAL/11/1997 Tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan  Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantuan Lingkungan (RPL)
14.	Kep Ka. Bapedal No 9/2000 Tentang Pedoman Peyusunan AMDALH
15.	Kep Ka.Bapedal No.8/2002 Tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDALH
C	AUDIT LINGKUNGAN
1.	KepMen LH No KEP- 42/MENLH/XI/1994 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan  Audit Lingkungan .
2.	KepMeneg LH  No. 30/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan
D	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
1.	PP RI No.18 / 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3
2.	PP RI No. 85/1999 Tentang Perubahan Atas PP No. 18/1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3
3.	PP RI No.74/2001 Tentang Pengelolaan Limbah B3
4.	Keppres RI No.61/1993 Tentang Pengesahan Basel Convention On The Control Of Transbuondary Movements Of  Hazardous Wastes And Their Disposal
5.	KepMeneg LH No. 128/2003 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan  Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis
6.	Kep Ka Bapedal No KEP -68/ BAPEDAL/05/1994 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoprasian Alat Pengelolaan, Pengelolaan dan Penimbunan Akhir Limbah B3.
7.	Kep Ka Bapedal  No KEP -01/BAPEDAL /09/ 1995 Tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
8.	Kep Ka Bapedal No KEP – 02/BAPEDAL/09/1995 Tentang Dokumen Limbah B3
9.	Kep Ka Bapedal No KEP – 03 /BAPEDAL/09/1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3
10.	Kep Ka Bapedal No KEP -04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengelolaan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengelolaan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3
11.	Kep Ka Bapedal No KEP-05/BAPEDAL/09/1995 Tentang Simbol dan Label Limbah B3
12.	Kep Ka Bapedal No KEP- 255/BAPEDAL/08/1996 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
13.	Kep Ka Bapedal No KEP- 02 / BAPEDAL/01/1998 Tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3
14.	Kep Ka Bapedal No KEP- 03/Bapedal/01/1998 Tentang Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah B3
15.	Kep Ka Bapedal No KEP-04/BAPEDAL/01/1998 Tentang Penetapan Prioritas Provinsi Daerah Tingkat I Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah B3
16.	SK No.128/MNLH/7/2003 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis.
D	PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
1	PP RI No.82 /2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
2	KepMeneg LH No. 28 /2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit
3	KepMeneg LH No. 29/2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunana Kelapa Sawit
4	KepMeneg LH No.37/2003 Tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
5	KepMeneg LH No.110/2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air
6	KepMeneg LH No.111/2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Ke Sumber Air
7	KepMeneg LH No.112/2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
8	KepMeneg LH No.113/2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara
9	KepMeneg LH No.114/2003 Tentang Pedoman Kajian Untuk Menetapkan Kelas Air
10	KepMeneg LH No. 115/2003 Tentang Pedoman Status Mutu Air
11	KepMeneg LH No.142/2003 Tentang Perubahan Atas KepMen LH No.111/2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Ke sumber Air
12	KepMeneg LH No KEP-03/MENLH/1/1998 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri
13	KepMeneg LH No KEP-42/MENLH/X/1996 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi.
14	KepMeneg LH No KEP -09/MENLH/V/1997 Tentang  Perubahan KepMen LH No KEP-42/MENLH/X/1996 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi.
15	KepMeneg LH No.KEP-35/MENLH/VII/1995 Tentang Program Kali Bersih
16	KepMeneg LH No. KEP-35 A/MENLH/VII/1995 Tentang Program Penilaian Kinerja Perusahan/ Kegitan Usaha Dalam pengendalian Pencemaran Dalam Lingkungan Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih)
17	KepMeneg LH No. KEP-51/MENLH/X/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegitan Industri
18	KepMeneg LH No. KEP-52/MENLH/X/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegitan Hotel
19	KepMeneg LH No. KEP-58/MENLH/XII/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegitatan Rumah Sakit.
E	LAUT
1	PP RI No.19/1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut.
2	KepMeneg LH No.04/2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
3	KepMeneg LH No.KEP-42/MENLH/1996 Tentang Progaram Pantai Lestari
4	Kep Ka.Bapedal No.47/2001 Tentang Pedoman Pengukuran KondisiTerumbu Karang
F	UDARA
1.	PP RI No.41/1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
2.	Kep Meneg LH No.KEP-13/MENLH/III/1995 Tentang Baku Mutu Sumber Tidak Bergerak
3.	KepMeneg LH No.KEP-48/MENLH/XI/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan
4.	KepMeneg LH No. KEP-49/MENLH/XI/XI/1996 Tentang Baku Mutu Geteran
5.	Kep Meneg LH No.KEP-50/MENLH/XI/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan
6.	KepMen LH No129/2003 Tentang Baku Mutu Emisi Udara Dan Atau Kegiatan Minyak Dan Gas Bumi.
7.	KepMeneg LH No.141/2003 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (Current Production)
8.	Kep Ka.Bapedal No.107/BAPEDAL/II/1997 Tentang Perhitungan Dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemaran Udara
9.	Kep Ka.Bapedal No. KEP-205/BAPEDAL/VII/1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.
G	TANAH
1	PP RI No.150/2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa
2	PP RI No.04/2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pecemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan
3	Kep MenegI LH No KEP-43/MENLH/X/1996 Tentang Kriteria Kerusakan L:ingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol.C Jenis Lepas Di Daratan
H	PENEGAKAN HUKUM
1.	KepMeneg LH No.07/2001 Tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Pejabat Lingkungan Hidup Daerah
2.	Kep Ka.Bapedal No.072001 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup Di BAPEDAL
3.	KepMeneg LH No.56/2002 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas
4.	KepMeneg LH No.57/2002 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Di Kementerian Lingkungan Hidup
5.	KepMeneg LH No.58/2002 Tentang  Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Di Provinsi/Kabupaten/Kota
6.	KepMeneg LH No 77/2003 Tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Layanan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) Pada Kementerian Lingkungan Hudup
7.	Kep Meneg LH No.78/2003 Tentang Tata Cara  Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
8.	PP RI No.54/2004 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
I	LAIN-LAIN
1.	Kep Ka Bapedal No.113/2000 Tentang Pedoman Umum Dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan.
2.	Keppres RI No.02/2002 Tentang Perubahan Atas Keppres No.101/2001 Tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara.